Komitmen Pemerintah Berikan Landasan Hukum Angkutan Berbasis Daring

Jakarta, Indikatornews.com

Pemerintah mendukung kegiatan angkutan berbasis daring (angkutan online), yang diwujudkan dengan landasan hukum, melalui Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 118 tahun 2018.

”Pemerintah berkomitmen menyediakan landasan hukum bagi penyediaan angkutan online sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat dan perkembangan teknologi. Inovasi angkutan online ini adalah suatu keniscayaan. Oleh karenanya pemerintah wajib untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan daring ini karena memberikan kemanfaatan yang luar biasa pada masyarakat,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada acara Launching Perkumpulan Angkutan Daring Indonesia (PADI) di Jakarta (7/1/2019).

Dikutip dari dephub.go.id, Menhub menyebutkan, angkutan online dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. “Ini (angkutan online), tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi memberikan bagian dari penghidupan masyarakat. Selain itu omset UKM pun naik drastis sekitar 30-40 persen dengan adanya daring,” ujarnya.

Lanjut Budi, Kemenhub tetap mengusung konsep angkutan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal, sehingga masyarakat tetap merasa aman, nyaman, dan selamat.

“Kemenhub nantinya juga akan melaksanakan proses perizinan angkutan daring (online), secara online yang diharapkan dapat mempermudah dan menguntungkan pengusaha dalam melakukan pengurusan perizinan angkutan, yang berada di kewenangan Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau Gubernur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” papar Budi.

Selain itu, PM 118 Tahun 2018 ini juga mengatur terkait tarif serta suspend terhadap pengemudi. Budi mencontohkan, terkait tarif, tarif harus fair (seimbang). Satu sisi pengemudi harus mendapatkan tarif yang baik tetapi jangan mahal.

Suspend terhadap pengemudi itu harus dilakukan, kalau ada pengemudi nakal tetapi harus melalui peringatan serta pemberitahuan. Tidak seenaknya main suspend, ungkapnya.

Menhub berharap kedepannya, akan tercipta kolaborasi yang baik antara Pemerintah dengan PADI. “Kita akan mengawal PM.118 Tahun 2018, kita juga sedang memastikan atau membuat peraturan berkaitan dengan Ojek Online (OJOL) dan peraturan ini kita konsisten dilakukan sebagai suatu upaya pembinaan bagi pengemudi, pengusaha dan pengguna dari daring. Kita yakin apabila dengan kolaborasi, ada diskusi yang baik, segala sesuatu bisa kita selesakan dengan baik,” tambah Menhub.(hms)


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »