Mendagri Apresiasi Semua Pihak Ingin Pilkada Bersih

Sulawesi Utara, indikatornews.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi kepada semua pihak yang menginginkan Pilkada bersih diwujudkan di negeri ini.

“Pemilihan kepala daerah harus jadi pesta demokrasi yang bermartabat, bebas dari kampanye SARA, ujaran kebencian, hoax dan politik uang. Pilkada bersih yang bertumpu pada adu gagasan dan program yang harus diwujudkan,” kata Tjahjo menjawab pertanyaan para wartawan yang mencegatnya usai dia menghadiri acara pembukaan Sidang Majelis Sinode Ke-79 Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Sulawesi Utara, Senin (19/3), seperti dikitip dari laman, kemendagri.go.id.

Acara pembukaan Sidang Majelis Sinode tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut Tjahjo, pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri dalam masalah kasus hukum yang menjerat calon kepala daerah, dalam posisi tidak untuk mengintervensi.

Untuk itu ia sebagai Mendagri, akan menghormati langkah penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya. Sebab, setiap lembaga penegak hukum, entah itu KPK, kepolisian dan kejaksaan, punya standar operasional prosedurnya masing-masing, yang tak bisa diintervensi oleh lembaga lain.

“Garis kebijakan Presiden bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi apapun yang sudah menjadi keputusan yang dijalankan oleh lembaga penegak hukum,” ujarnya.

Lanjutnya, jika sekarang komisi anti rasuah misalnya, banyak melakukan operasi tangkap tangan, dimana beberapa diantaranya menjerat kepala daerah, itu dalam kontek penegakan hukum.

Hal itu semata-mata dilakukan KPK untuk mewujudkan Pilkada serentak tahun ini, menjadi pesta demokrasi yang bersih dari praktek-praktek curang, misalnya korupsi dan kolusi.

“Saya sebagai Mendagri juga mengapresiasi bahwa KPK punya ide, punya gagasan yang menginginkan bahwa proses Pilkada ini harus bersih, dimana para calon kepala daerahnya bersih secara hukum,” katanya.

Ia juga menghormati wacana Perppu yang diajukan Ketua KPK untuk mewujudkan Pilkada bersih. Meski, untuk Perppu, namun tak bisa gegabah. Harus hati-hati, Perppu tak mudah untuk dikeluarkan. Hingga saat ini, pihaknya masih berpedoman pada aturan yang diatur dalam UU Pilkada. Termasuk menyikapi calon kepala daerah yang terjerat kasus hukum.

“Merujuk dari UU yang ada bahwa calon yang ditetapkan oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian sebagai tersangka itu belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga masih bisa berproses untuk mengikuti Pilkada,” kata Tjahjo.

Jadi sekarang memang baru tahap himbauan keinginan dari KPK untuk membuat Perppu, tapi pemerintah akan melihat dulu bagaimana langkah dan kebijakan dari KPU. Karena ini akan mengganggu tahapan-tahapan. Akan mengganggu proses, tambahnya.(Hms/Vn)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »