Presiden Ingin MRT, LRT, Trans Jakarta, Kereta Bandara, dan Kereta Commuter Terintegrasi

Jakarta, Indikatornews.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, jika transportasi dan lalu lintas tidak dikelola dengan baik, maka kejadian kemacetan total lalu lintas di Jabodetabek, akan semakin banyak.

Untuk itu, Presiden optimistis dengan adanya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Trans Jakarta, kereta bandara, dan juga kereta commuter akan sangat membantu dalam mengatasi kemacetan di Jabodetabek.

“Ke depan saya kira pengelolaan moda-moda transportasi yang ada ini semuanya harus terkelola dengan baik,” kata Jokowi, saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Dikutip dari setkab.go.id, Presiden mengungkapkan, sekarang ini urusan jalan dimiliki Kementerian PUPR, ada juga dimiliki oleh DKI, bahkan ada yang dimiliki oleh Banten, ada yang dimiliki oleh Jawa Barat, yang semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak lagi terintegrasi, maka yang terjadi misalnya berkaitan dengan pemeliharaan, juga sering saling menunggu.

Presiden menginginkan, yang berkaitan dengan intra moda maupun antarmoda semuanya terintegrasi. Nantinya kalau MRT jadi, LRT jadi, kereta bandara semua sudah siap, Transjakarta ada, sehingga masyarakat bisa didorong untuk masuk ke transportasi massal yang telah disiapkan itu.

“Sehingga mobil-mobil yang ada di jalanan betul-betul bisa berkurang secara besar-besaran,” ujarnya.

Sementara itu, mengutip hitungan Bappenas, Presiden Jokowi menyampaikan,  setiap tahun kita kehilangan kurang lebih Rp65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Angka Rp65 triliun pertahun ini. Kalau dijadikan barang, dalam lima tahun sudah jadi MRT, jadi LRT.

Presiden juga mengingatkan, tidak mungkin hal seperti ini diterus-teruskan. Kita harus berani memulai, harus berani merancang, agar semuanya itu bisa selesai sehingga yang Rp65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota, tambahnya.

Terkait dengan pengelolaan transit oriented development atau TOD, diakui Presiden ini sudah berpuluh tahun tidak bisa bergerak karena juga sama, pengelolaannya ada di beberapa tempat. Ada di DKI,  ada di Menteri BUMN, ada di kementerian yang lain atau ada di Jabar, ada di Banten.

Jokowi menekankan, agar keterpaduan antar transportasi perkotaan dengan tata ruang ini benar-benar harus dirancang  dan dihitung. Salah satunya dengan strategi peningkatan akses terhadap angkutan umum melalui pengembangan TOD-TOD yang ada. (hms)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »