PROGRAM PTSL HARUS TEPAT SASARAN DAN MENGACU PADA SKB TIGA MENTERI

Tasikmalaya, Indikatornews.com – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Program Percepatan Proses Sertifikasi dilakukan secara serentak di Indonesia dan diberikan kepada masyarakat dengan golongan ekonomi lemah hingga menengah, utamanya yang memiliki penghasilan tidak tetap. PTSL dibiayai APBN melalui DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menyangkut Perencanaan dan persiapan, Penyuluhan, Pengumpulan data yuridis (pemeriksaan Bukti Hak), Pemeriksaan dan pengukuran tanah, Penerbitan SK Hak, Penerbitan dan penyerahan Sertifikat yang oleh masyarakat diistilahkan gratis. “Peserta PTSL tidak dibebani biaya asal persyaratan benar dan lengkap sesuai dengan PP No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengarturan Pertanahan,” jelas Asep Haryadi Setiawan, ST Ketua Panitia Ajudikasi PTSL 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya pada Penyuluhan PTSL di Desa Mediasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, rabu (18/7/2018)

Adapun biaya yang timbul akibat dari persyaratan yang harus dipenuhi (tidak lengkap) menurut Asep Haryadi menjadi tanggung jawab pemohon/peserta PTSL seperti menyediakan kelengkapan dokumen persyaratan (bukti kepemilikan), pengadaan patok dan materai, Pembayaran pajak (BPHTB dan PPh), pengisian dan penyusunan kelengkapan berkas/warkah, biaya yang berkaitan dengan saksi serta operasional /Petugas Desa seperti Biaya penggandaan dokumen pendukung, pengangkutan dan pemasangan patok dan transportasi petugas desa dari kantor desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Dia berharap, program PTSL bisa berjalan sesuai target bidang, target waktu dan tepat sasaran dimana intinya program ini mengarah ke sistematis lengkap secara bertahap. Menurutnya, program PTSL mendapat dukungan positif dari Pemkab melalui Kecamatan, termasuk dari Kejaksaan dan Polres Kabupaten Tasikmalaya. “Masyarakat harus berperan aktif mendukung program PTSL, karena program ini tidak akan sukses tanpa peran aktif dari masyarakat,” tegas Asep.

Hal senada diungkapkan Kepala Desa Mediasari Wawan, bahwa program ini akan berdampak positif terhadap warganya yang selama ini minim pengetahuan tentang pertanahan dimana sering terjadi jual beli tanah tanpa sepengetahuan pemerintah desa terutama dari data yuridis tanah seperti bukti kepemilikan, Akta Jual Beli (AJB), hibah, Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), Surat Keterangan ahli waris, segel, kuitansi dan lainnya.

Program PTSL dilaksanakan berdasarkan keputusan bersama Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 25/SKB/V/2017, 590-3167A Tahun 2017 dan No. 34 Tahun 2017, yang menetapkan biaya

Rp. 150.000,-/bidang tanah untuk transportasi aparat desa, biaya warkah yang ditentukan aparat desa dan biaya materai @ Ayi Darajat




One thought on “PROGRAM PTSL HARUS TEPAT SASARAN DAN MENGACU PADA SKB TIGA MENTERI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »