Badan Hukum Perseroan Terbatas dan Permasalahannya Dalam Praktek

Bandung, Indikatornews.com

512 peserta siang itu pada Jumat, 16 Juli 202, pukul 14.00 WIB mengikuti acara Law Vurtual Class dengan mengangkat tema “Badan Hukum dan Permasalahannya Dalam Praktek”. Acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluraga Alumni Notariat Universitas Padjadjaran (Ikano Unpad) merupakan merupakan agenda webinar Jilid 1 terkait Perseroan Terbatas. Dihadirkan sebagai narasumber : Dr. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN (Direktur Tata Kelola, Legal & Komunikasi UNPAD / Dosen Fakultas Hukum), Dr. Herlien Budiono, SH (Werda Notaris & Dosen Magister Kenotariatan UNPAD) dengan dimoderatori oleh Dewi Nelly Yanthi, SH (Notaris/PPAT & Dosen Magister Kenotariatan UNPAD). Hadir dalam acara ini Dekan FH Unpad, Dr. Idris, SH., MA, Penasehat Ikano Unpad, Badar Baraba. SH. MH dan Ketua Umum Ikano Unpad, Dr. Ranti Fauza Mayana. SH.

Dr. Herlien Budiono, SH dalam paparannya yang mengutip pernyataan Professor Mark van Schilfgaarde dari Arizona State University di Amerika Serikat, bahwa badan bukan merupakan kategori (bagian dari sistem) dari hukum positif tetapi suatu perkembangan konstruksi pada hukum positif untuk dapat mengerti beberapa bagian dari hukum positif dan membawa keteraturan tertentu di dalam hukum positif tersebut.
Dan ditegaskan Herlien, bahwa belum ada undang-undang organic mengenai ‘Badan hukum’ tetapi sudah banyak perundangan mengunakan frasa “badan hukum”. Sementara penderian PT didasarkan pada persekutuan perdata atau yang biasa disebut dengan Maatschap diatur dalam KUHPerdata, buku ketiga bab kedelapan bagian kesatu tentang “Perseroan” (pasal 1618 – 1652 KUHP). Sedangkan Perseroan Terbatas diatur dalam pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),”Segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata”.
Selanjutnya lahirlah Undang-undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mencabut buku kesatu, bab ketiga , bagian kettiga, pasal 35- 58 KUHD. Kemudian lahir pula Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UUPT) yang mencabut UU NO 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dan terakhir muncul Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang PT UMK Jo PP 8 Tahun 2021.

Dr. Isis Ikhwansyah. SH. MH. CN

Lalu, bagaimana dengan prosedur dan syarat pendirian PT terbaru di tahun 2021? Diungkapkan Dosen Notariat FH Unpad ini, Penyederhanaan prosedur dan syarat pendirian PT kembali dilakukan, dan kali ini payungnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Melalui aturan ini, terdapat beberapa perubahan yang berhubungan dengan prosedur dan syarat pendirian PT yang terbaru.

Sebelumnya, di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT), PT didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.
“Perseroan yang didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih berddasarkan perjanjian dengan akta notaries yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. (Pasal 7 ayat (1) UU CK-bahwa pendirian dan Perubahan PT tetap sesuai dengan UUPT),” ujar Herlien.
Selanjutnya, aturan yang menyimpangi kewajiban PT didirikan oleh minimal 2 orang turut mengalami perubahan, yaitu bertambahnya jenis PT yang dapat menyimpangi kewajiban tersebut. Salah satunya adalah PT yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dengan begitu, sekarang ini dapat mendirikan PT seorang diri tanpa harus mencari partner asalkan bisnis yang dijalankan sesuai dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Selain itu, berbeda dengan PT pada umumnya, proses pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak membutuhkan akta pendirian, tetapi cukup menggunakan surat pernyataan pendirian yang menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 6 ayat 2 Jo PP 8 Tahun 2021). .
“Jika sebelum disahkannya UU Cipta Kerja, PT mendapatkan status badan hukum pada tanggal terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mengenai pengesahan badan hukum PT. Maka setelah adanya UU Cipta Kerja, PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran (baik untuk PT sesuai pasal 7 ayat 4 UU Cipta Kerja maupun PT UMK sesuai dengan Pasal 7 ayat )4) o Pasal 153 B ayat (2) UU Cipta Kerja),” imbuh Dosen Notariat Unpad ini. .
Lebih jauh Herlien mengingatkan bahwa penting untuk dipahami rekan-rekan Notaris, bahwa kedudukan badan hukum PT dan PT UMK jelas berbeda. Aturan pelaksana pendirian PT perorangan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP No 8. Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dan pendirian untuk PT perorangan hanyalah untuk orang, bukan badan hukum. Kalau pendirinya adalah badan hukum atau pendirinya lebih dari 1 orang maka prosedur dan syaratnya masuk ke pendirian PT biasa.
Sehubungan dengan Perseroan Perorangan lanuut Herlien yang merupakan badan hukum khusus, yang diperuntukkan bagi UMK. Maka ketika perusahaan perseorangan mengalami perubahan dalam hal pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai UMKM, maka perseroan perorangan tersebut harus mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan, hal ini diatur dalam Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021.Selain itu, perubahan status ke perseroan harus dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU.

Selanjutnya, untuk memahami soal Perubahan Anggaran Dasar, ditegaskan Werda Notaris asal Kota Bandung ini menegaskan bahwa perubahan Anggaran dasar PT harus dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 21 ayat 4 UU PT). apabila perubahan Anggaran Dasar tidak dimuat dalam akta berita acara yang dibuat oleh Notaris harus dinyatakan dalam akta notaries paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS (Pasal 21 ayat 5). Artinya, perubahan ini diajukan kepada Menteri 30 hari sejak tanggal akta Notaris dibuat. Dan seandainya sudah lewat 30 hari, maka tidak boleh dinayatakan dalam akta Notaris. Karena begitu lewat 30 hari, maka tidak dapat diajukan permohonan petsetujuan atau pemberitahuan menteri.
Dalam hal saham P.T, Dosen Notariat Unpad ini menegaskan soal larangan PT. mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri atau dimiliki perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh PT atas nama pemiliknya. Larangan lain bahwa kepemilikan saham tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat.
Disamping itu, UUPT juga telah mengatur tentang pembelian kembali saham oleh perusahan (buy back) dan pemisahan perusahaan tidak murni (spin off). Selain itu juga ada larangan kepemilikan silang (cross holding) dalam pasal 36 UUPT. Dan salah satu isu penting yang tidak terlewati dalam diskusi adalah soal pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris. Dalam hal pertanggungjawaban Direksi, UUPT mengalami beberapa peruabahan dengan diadopsinya prisip business judgment rule. Prinsip yang berasal dari negara common law ini memberikan safe harbor bagi para direksi yang mengambil calculated business decision untuk tidak dipertanggungjawabkan secara hukum apabila nantinya keputusan bisnisnya itu merugikan perusahaan. Is ini memang sangat penting bagi perlindungan direksi yang selama ini tidak jelas diatura dalam UUPT yang lama.
Sementara dalam konteks pengertian perusahaan dalam dokrin dan peraturan perundang-undangan, Direktur Tata Kelola, Legal & Komunikasi Unpad yang juga Dosen Fakultas Hukum Unpad, Dr. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN pada kesempatan kali ini mengungkapkan bahwa sebagian besar ahli berpendapat bahwa Doktrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain. Ada juga ahli yang berpendapat bahwa Doktrin adalah sebuah ajaran dalam ilmu atau bidang tertentu yang diterapkan sedemikian rupa oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain dengan sebuah tujuan tertentu yang sangat spesifik.
Ada juga yang berpendapat serupa lanjut pria kelahiran Bandung, 21 Mei 1960 ini, adalah suatu pernyataan yang dituangkan kedalam bahasa oleh semua ahli hukum dan hasil pernyataannyapun disepakati oleh seluruh pihak. Doktrin Hukum ini memiliki peranan penting karena bisa mempengaruhi yurisprudensi dan bisa menjadi kaedah hukum, karena itu Doktrin Hukum dapat menjadi bagian dari sumber hukum positif.
Doktrin dimaksud Isis salah satunya soal Doktrin Business Judgement Rule, dokrin ini dikenal sebagai doktrin perlindungan hukum bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan Terbatas, tetapi tetap terjadi kerugian yang besar bagi Perusahaan. Persyaratan untuk memenuhi doktrin ini terdapat pada Pasal 97 ayat 5 UUPT untuk Direksi dan Pasal 114 ayat 5 UUPT untuk Dewan Komisaris. Persyaratan pada kedua pasal tersebut bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Isi Pasal 97 ayat 5 UUPT tersebut adalah sebagai berikut : Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, apabila dapat membuktikan; kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Isis Ikhwansyah menilai karakteristik sistem hukum common law adalah hukum yang berorientasi kepada kasus (case-law), sedangkan sistem civil law, hukum berorientasi kepada undang-undang (codified-law). Namun peraturan perundang-undangan sebagai basis legalitas hukum dalam tradisi Rechtstaats, memiliki keterbatasan tersendiri. Peraturan perundang-undangan tidak pernah mengatur secara lengkap dan detail bagaimana pemenuhan aturan hukum dalam setiap peristiwa hukum, oleh karenanya yurisprudensi lah yang akan melengkapinya. Selain untuk mengisi kekosongan hukum, yurisprudensi merupakan instrumen hukum dalam rangka menjaga kepastian hukum. (Pramoono)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »