Bakamla RI Gelar Rakernis Penegakan Hukum

Jakarta, Indikatornews.com

Direktorat Kebijakan Bakamla RI kembali melanjutkan kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) II Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Penegakan Hukum di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut yang memasuki pelaksanaan hari kedua yang berlangsung secara Video Conference (Vidcon), di Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi-56, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/20).

Lydia Silvanna Djaman, S.H.,LL.M, selaku Deputi Bidang Hukum Dan Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara menjadi narasumber pertama untuk memberikan materi kepada peserta Rakernis. Pokok pembahasan yang disampaikan Lydia Silvanna Djaman kali ini, yaitu Kebijakan Tata Kelola Penegakan Hukum dibidang Keamanan dan Keselamatan laut. Dikatakannya, Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Keamanan Laut saat ini masuk dalam Prolegnas tahun 2019-2024 dimana naskah akademik dan RUU disiapkan oleh DPR. Dihubungkan dengan tema Rakernis II ini, jika penyusunan tata kelola penegakan hukum di bidang keamanan dan keselamatan laut tersusun baik tentunya akan menjadi bahan rekomendasi penyempurnaan RUU. “Diharapkan hasil penyusunan rekomendasi kebijakan tata kelola penegakan hukum keamanan dan keselamatan di laut nantinya dapat mewujudkan penegakan hukum yang responsif, efektif, efisien dan memberikan kepastian hukum dan berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengguna laut,” kata Lydia Silvanna Djaman.

Materi kedua dilanjutkan oleh Deputi 1 Bidang Pengelolaan Batas Wilayah, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Drs. Robert Simbolon, M.P.A., menyampaikan Integrated Border Security System Dalam Peningkatan Tata Kelola Penegakan Hukum di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut. Disampaikannya, permasalahan di perbatasan antar negara selain kejahatan lintas negara ada juga permasalahan yang perlu kita perhatikan juga, diantaranya pertama, masih lemahnya pengawasan dikawasan perbatasan. Kedua, banyak jalur lintas negara illegal baik barang, narkoba maupun manusia. Ketiga, masih terjadinya penjualan dan pembelian bahan bakar minyak secara illegal antara kapal besar dengan kapal kecil. Keempat, adanya kapal peti kemas dari luar negeri yang membuang limbah B3 di lautan Indonesia. Kelima, banyak pelabuhan tradisional yang rawan dijadikan lokasi penyelundupan. Dan keenam, keterbatasan pengetahuan nelayan tradisional tentang batas wilayah negara sehingga banyak nelayan yang ditangkap kepolisian negara tetangga.

Dibeberkannya, strategi yang perlu diterapkan untuk mewujudkan Integrated Border Security System Dalam Peningkatan Tata Kelola Penegakan Hukum di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut adalah dengan penyusunan database pengelolaan perbatasan negara, perumusan regulasi Standard Operational Procedure (SOP) dan mekanisme kerja pengamanan perbatasan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, peningkatan teknologi pertahanan dan keamanan perbatasan, peningkatan sarana dan prasarana perbatasan pertahanan dan keamanan di perbatasan, peningkatan partisipasi masyarakat di perbatasan dan diplomasi kerja sama bilateral.

Selanjutnya paparan dilanjutkan berturut-turut, Deputi Komunikasi Dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN), Dr. Wawan Hari Purwanto, S.H., M.H., Asops Kasau TNI Angkatan Udara Marsekal Muda Tni Henri Alfiandi, Kadiskum TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Haryo Kusworo, S.H.,M.Hum., Asisten Deputi Bidang Pertahanan Keamanan Komunikasi dan Informatika Kementerian Sekretariat Kabinet Edwin Jeffry Herald Wulsang, S.H., M.M., M.H., Bandep Bidang Pertahanan dan Keamanan Dewan Ketahanan Nasional Laksma TNI Ir. Rusmana, M.T.,M.Tr. (Han)., Direktur Hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) Susanto, S.H.,M.H., Direktur Operasi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Brigjen TNI (Mar) Rasman, …




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »