Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri : Layanan Adminduk Tetap Buka Sabtu dan Minggu

Jakarta, Indikatornews.com – Gubernur, Bupati dan Wali Kota diminta untuk menugaskan para Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), membuka pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) pada hari libur.

Penegasan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 471.13/5386/SJ dan Nomor 471.13/5387/SJ pada Oktober 2017.

Sementara itu Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, Surat Edaran Mendagri tersebut merupakan bentuk perhatian dari Mendagri Tjahjo Kumolo terhadap pelayanan adminduk, khususnya perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) serta kepemilikan akta kelahiran.

“Surat Edaran Mendagri tersebut sifatnya penting untuk dilaksanakan kepala daerah,” kata Zudan, di Jakarta, Rabu (14/3).

Ia menjelaskan, sejak Oktober 2017, Mendagri sudah minta daerah agar hari libur atau Sabtu dan Minggu sekalipun tetap masuk. Layani masyarakat yang ingin merekam KTP-el dan keperluan adminduk lainnya di kecamatan atau Dinas Dukcapil. “Bapak Mendagri juga perintahkan adanya pelayanan keliling perekaman KTP-el dengan jemput bola terhadap penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman,” jelas Zudan.

Lanjutnya, sejumlah tim di setiap kabupaten/ kota telah dibentuk untuk kegiatan jemput bola. Mendatangi warga yang memang belum merekam KTP-el.

Zudan mengungkapkan, masyarakat yang paling banyak tak kunjung merekam memang merupakan pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2018. Maka kita fokus juga ke tingkat SMA. Kita minta masyarakat juga aktif merekam. Kalau masyarakat pasif, kita juga tidak bisa apa-apa,” paparnya.

Seluruh pemilih pemula pilkada telah dimasukkan dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Artinya, hak pilih dari pemilih pemula dijamin, tak perlu ada kekhawatiran. “Hak pilih pemilih pemilu sudah diakomodasi dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Sepanjang sudah ada dalam DP4, nanti tinggal datang ke TPS, bawa surat panggilan atau pemberitahuan memilih, ungkapnya.

DP4 dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri menjadi acuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit). Hasil coklit untuk menyusun daftar pemilih sementara (DPS) hingga daftar pemilih tetap (DPT).

“Kalau tidak ada di DP4, kan ada coklit tim KPU. Penduduk yang tidak ada di DPT juga tetap boleh mencoblos sesuai alamat dalam suket (surat keterangan kependudukan) atau KTP-el,” tambah Zudan.(Hms/Vn)

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »