DPRD Setujui Raperda Perubahan APBD 2020. Penyesuaian Akibat Dampak Pandemi Covid-19

Tasikmalaya, Indikatornews.com

DPRD Kota Tasikmalaya menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Tasikmalaya tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) Kota Tasikmalaya pada Rapat Paripurna ke-4, selasa (22/9/2020)

“Rancangan Perda perubahan APBD hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD telah dapat disetujui bersama dan memenuhi persyaratan dalam penyusunan Perda sehingga dapat diundangkan untuk dijadikan Perda,” ujar Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Aslim, SH usai penandatangan persetujuan pimpinan DPRD bersama Walikota Tasikmalaya

Dikatakannya, rancangan perda perubahan APBD yang telah disetuji DPRD ini selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sehingga bisa direalisasikan. “Kita tunggu policy dari Gubernur,” tandas Aslim

Hasil pembahasan struktur perubahan APBD TA 2020 disampaikan anggota Badan Anggaran H. Murjani, SE, MM terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 1.731.164.298.357,06 yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 1.762.403.853.765,29 dengan komposisi belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung (defisit anggaran Rp. 31.239.555.408,23)

Untuk pembiayaan daerah APBD perubahan Rp. 55.397.875.408,23 (Silpa dan penerimaan pinjaman daerah) sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Rp. 24.158.320.000,00 yang digunakan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal pemda.

Pimpinan DPRD saat menerima Raperda Perubahan APBD dari Walikota Tasikmalaya yang selanjutnya dibahas Banggar tanggal 14/9/2020

“Pembiayaan netto atau selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan menjadi Rp. 31.239.555.408,23 atau sama dengan jumlah defisit anggaran atau Balance of Budget),” terangnya

Secara substantif, Walikota Tasikmalaya H. Budi Budiman mengatakan bahwa perubahan APBD bukanlah merupakan perubahan menyeluruh terhadap kebijakan anggaran yang telah disepakati. Tapi, lebih merupakan penguatan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya

Perubahan APBD, tambah Budi lebih mengarah kepada penyelesaian terhadap rencana penerimaan daerah dan rencana penyelesaian alokasi belanja pada kegiatan tertentu yang sebelumnya tidak mampu terdukung secara optimal

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada pendapatan daerah (PAD maupun dana transfer yang mengalami penurunan yang cukup signifikan) sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja daerah

“Kecenderungan peningkatan kasus Covid-19 secara nasional, provinsi maupun Kota Tasikmalaya perlu perhatian khusus termasuk kemungkinan adanya penyesuaian belanja. Untuk itu, kita semua harus mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan baik dari perspektif anggaran maupun penanganan kasusnya,” tandas Budi @ Ayi Darajat

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »