Kebijakan Dan Tauladan Membeli Serta Memakai Produk Lokal Menjadi Ruh Pengembangan Usaha Mikro

Tasikmalaya, Indikatornews.com

Sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh, mandiri dan tidak mudah diintervensi gejolak perekonomian makro, pegiat usaha mikro mendapatkan harapan baru berupa regulasi untuk perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan serta memacu geliat iklim usahanya

Hal tersebut setelah Raperda usulan inisiatif DPRD tentang Pengembangan Usaha Mikro dengan dasar UU nomor 23/2014 tentang kewenangan Kota/Kabupaten mengatur usaha mikro masuk tahap finalisasi dan di setujui pada rapat Paripurna, kamis (30/7/2020)

“Jika kita mentori dan rawat serta diberi dorongan kebijakan yang pro usaha mikro, dapat mengurangi angka pengangguran, kemiskinan dan memperkuat perekonomian dan mengurangi indek gini Kota Tasikmalaya ,” ungkap Wakil Ketua Pansus H. Murjani, SE, MM

Dijelaskan Murjani, akibat pandemi Covid-19 angka kemiskinan Kota Tasikmalaya di prediksi naik menjadi 13,5% dari angka 11,6% (2019). Dengan upaya usaha mikro bisa naik kelas menjadi usaha kecil, diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin di Kota Tasikmalaya dapat didekatkan

Usaha mikro, terang penggagas usulan Raperda anggota Komisi II Fraksi Gerindra ini merupakan upaya mendorong pemulihan ekonomi dari bottom up. Dengan memberi market melalui kebijakan akan menaikkan pendapatan dan jika terjadi perputaran uang di kelas ekonomi bawah akan memperkuat ekonomi Kota Tasikmalaya

“Ruh dari Perda Pengembangan Usaha Mikro ini adalah Walikota dan jajarannya (ASN) serta DPRD dengan memberi contoh memakai dan mencintai produk lokal,” tandas Murjani

Menurutnya, dukungan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya harus terus digaungkan dan dikampanyekan sehingga berdampak langsung kepada masyarakat dengan cara memberikan contoh kongkrit / teladan untuk membeli dan memakai produk lokal

Surat Edaran atau himbauan penggunaan produk lokal tambah Murjani dirasa tidak efektif karena tidak berdampak. Terbitnya Perwalkot (Perda Pengembangan Usaha Mikro) maksimal 1 tahun setelah diundangkan bisa menjadi jejak bagus Walikota di akhir masa jabatan periode kedua apalagi jika usaha mikro sesuai harapan dapat naik kelas.

Senada, Ketua Pansus Pengembangan Usaha Mikro Ir. Tjahya Wandawa mengatakan bahwa

perda yang terbentuk ditujukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro untuk dapat  mengembangkan kegiatan usahanya, berdaya saing dan memperoleh hasil yang optimal serta melindungi agar dapat menjadi pelaku usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan

“Dengan regulasi untuk melindungi dan memacu geliat iklim usaha serta mendorong usaha mikro memiliki daya saing, potensi 4.000 pelaku usaha mikro di Kota Tasikmalaya bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Tjahya @ Ayi Darajat




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »