Kementerian Pertanian Canangkan Program Bekerja

Cianjur, Indikatornews.com – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) membuat gebrakan baru guna mengentaskan kemiskinan di desa, yaitu  Program Bekerja atau Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera.

Program tersebut menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten. Sehingga angka kemiskinan secara agregat diharapkan mampu ditekan sesuai target pemerintah menjadi satu dijit atau di bawah 10 persen pada 2018.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, Program Bedah Kemiskinan ini adalah bagian program padat karya tunai, berbasis pada pertanian. Sektor pertanian harus menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan khususnya di desa, serta mengangkat kesejahteraan petani,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, saat mencanangkan Program Bekerja di Desa Cikencana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Senin (23/04/2018), seperti dikutip dari pertanian.go.id.

Mentan menjelaskan, program tersebut tersebut harus dapat menjadi solusi permanen dalam pengentasan kemiskinan dengan menyasar jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

“Untuk jangka pendek, tanaman sayuran bisa menjadi solusi karena tiga bulan sudah bisa panen. Untuk jangka menengah kita berikan ayam dan kambing, karena ayam misalnya sudah bisa bertelur di enam bulan. Sementara untuk jangka panjang tanaman keras seperti manga, salak dan lain-lain,” jelas Amran.

Program Bekerja atau Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera ini, setiap rumah tangga miskin akan menerima bantuan 50 ekor ayam, 3 ekor kambing/domba, 5 ekor kelinci beserta kandang dan pakan selama 6 bulan, 2-3 batang bibit mangga/manggis/durian/pisang/pepaya, 2-3 batang bibit kopi/kakao/pala/lada dan 10 batang bibit cabai/bawang merah.

“Secara khusus, Kementan telah melakukan refocusing anggaran anggaran untuk menyediakan 10 juta ekor ayam. Program Bekerja memanfaatkan pekarangan masyarakat secara intensif untuk pertanian,” ungkap Mentan.

Untuk memastikan program tersebut bisa tepat sasaran, Kementan membentuk tim yang langsung turun ke lapangan untuk penerapannya. Terdapat sejumlah provinsi prioritas sebagai awal yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumsel, Lampung, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. “Menggunakan data yang sudah ada, Kementan akan fokus pada mereka yang benar-benar membutuhkan, karena datanya sudah ada. By name, by address,” terang Amran.(Hms/vn)

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »