Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Perbolehkan Sekolah Tatap Muka pada Januari 2021

Indikatornews.com 

Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI) memberikan kebijakan untuk sekolah melakukan pembelajaran tatap muka yang akan berlaku pada semester genap tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.

Di masa tengah pandemi Covid-19, seluruh kegiatan pendidikan dialihkan ke sekolah secara virtual atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Nadiem mengatakan, sekolah secara virtual atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) memiliki dampak negatif bagi anak dan orang tua, yaitu adanya dampak psikologis dari pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil, kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka,” kata Nadiem dalam Youtube Kemendikbud RI, (20/11/2020).

Pemberian izin pembelajaran tatap muka ini bisa dilakukan secara bertahap. Hal ini bergantung pada kesiapan masing-masing daerah dan juga keputusan dari pihak sekolah. Persetujuan untuk melakukan pembelajaran tatap muka ini dapat disetujui melalui kepala daerah, kepala sekolah dan juga keputusan dari orang tua melalui komite orang tua.

Nadiem juga mengatakan bahwa pemberian izin pembelajaran tatap muka ini memang diperbolehkan namun tidak diwajibkan. Karena untuk pembelajaran secara tatap muka ini nantinya berlangsung secara bertahap dan perlu persetujuan dari pihak kepala daerah maupun pihak sekolah.

“Jika sekolah sudah dibuka, orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah melakukan pembelajaran tatp muka,” ujar Nadiem.

Jadi keputusan individu dari orang tua peserta didik juga menjadi keputusan untuk anak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka atau tidak.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dalam melakukan pembelajaran tatap muka:

  1. Ketersediaan sarana sanitasi kebersihan
  2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan
  3. Kesiapan menerapkan wajib masker
  4. Memiliki thermogan
  5. Memilki pemetaan warga satuan pendidikan yang:
  • Memiliki comorbid tidak terkontrol
  • Tidak memilki akses transportasi yang aman
  • Memilki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri
  1. Mendapatkan persetujuan komite sekolah/perwakilan orangtua/wali

Jadi, untuk satuan pendidikan sangat perlu memerhatikan dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

Perlu di garis bawahi juga nih, bahwa untuk sekolah tatap muka di masa pandemi COVID-19 sangat berbeda seperti sebelum adanya pandemi. Dapat dilihat dari kapasitas jumlah peserta didik yang nantinya dapat mengikuti pembelajaran tatap muka tidak secara keseluruhan. Adapun kapasitas peserta didik maksimal hanya lima puluh persen (50%) per ruang kelas. Tempat yang dapat menimbulkan kerumunan juga tidak diperbolehkan untuk di buka seperti kantin sekolah. Perlunya jaga jarak minimal 1.5 meter.

Jadi pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Afifatun Nida)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »