Partisipasi Publik Ditingkatkan Terkait UU KIP

Jakarta,Indikatornews.com – Kehadiran Undang-Undang No 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan yang signifkan dalam lingkungan badan publik di Indonesia, apalagi keberadaan UU tersebut sudah 10 tahun lamanya.

Di satu sisi,  keterbukaan informasi publik melahirkan semangat baru pengelolan badan publik, namun di sisi lain menyisakan beberapa pekerjaan rumah besar yang membutuhkan penanganan bersama, salah satunya peningkatan partisipasi publik.

“10 tahun kehadiran UU KIP ini masih menyisakan pekerjaan besar buat kita. Kita masih perlu membuat kajian ke mana arah keterbukaan ini akan didorong? Bagaimana ke depan perlu ada literasi agar masyarakat cerdas dan bijak dalam memanfaatkan keterbukaan informasi?” kata Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Cecep Suryadi, dalam Diskusi Refleksi Satu Dekade UU Keterbukaan Informasi Publik, yang berlangsung di Ruang Anantakupa, Kementerian Kominfo Jakarta, Senin (30/04/2018), seperti dikutip dari kominfo.go.id

Lebih jauh Komisioner KPI Pusat menjelaskan, dalam implementasi keterbukaan informasi publik, selain masyarakat, peran partai politik juga penting.

“Parpol menjadi lokomotif budaya keterbukaan, dimana setiap kebijakan muaranya keterbukaan. Bukan hanya dari sisi pengelolaan keuangan partai. Tapi kita juga dorong proses pembuatan kebijakan bisa libatkan sebanyak-banyaknya partisipasi publik,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti menyatakan, keterlibatan publik merupakan suatu keharusan saat ini.

“Tujuan dari UU KIP ini, mengajak peran serta masyarakat dalam setiap keputusan badan publik baik berupa kebijakan, program dan lainnya. Masyarakat tidak hanya menjadi objek tapi menjadi subjek dalam pelaksanaan keterbukaan informasi,” kata Niken.

Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang sejak tahun 2015 diperingati setiap tanggal 30 April, merupakan wadah refleksi kondisi keterbukaan informasi terkini, evaluasi program kerja yang telah dilakukan serta mengingatkan berbagai pekerjaan yang harus segera diselesaikan.

Dalam pandangan Dirjen Niken,  tujuan besar dari UU KIP ini hanya dapat terwujud jika ada komitmen, usaha dan kerja sama tidak hanya pemerintah, tetapi seluruh komponen bangsa juga harus terlibat dan berkontribusi aktif sesuai kapasitasnya.

“UU KIP diharapkan mampu menghasilkan transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaran badan publik dan mampu pemerintah dalam pemberatasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme),” tambah Niken. (Hms/Vn)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »