PD. Pasar Resik Kota Tasikmalaya Resmi Dibubarkan, Pesangon Pegawai Menunggu Payung Hukum

Tasikmalaya, Indikatornews.com

Diberhentikannya Badan Pengawas dan Direksi dan menunjuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai pengelola pasar serta membentuk unit pelaksana teknis yang menangani pasar menandai dibubarkannya PD Pasar Resik setelah sebelumnya dilaksanakan audit sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Berdasarkan keputusan Walikota Nomor 511.2/Kep.761-Ek/2019 tanggal 1 Oktober 2019 mulai berlakunya pembubaran PD Pasar Resik,”  papar Asda II / Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kuswa Wardana, SH di Aula Balekota Tasikmalaya, Selasa (1/10/2019)

Hal itu ditandai dengan dilaksanakan serah terima pengelolaan pasar dari Direktur Utama PD Pasar Resik kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya serta melantik Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Resik 1 sebagai dasar operasionalisasi  pengelolaan pasar oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Menurut Kuswa, serah terima pengelolaan pasar didasarkan pada laporan hasil reviu atas hasil pengumpulan dan analisis data dalam rangka neraca penutup oleh Tim Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya pengelolaan pasar dilakukan oleh Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui UPTD pasar Resik untuk keberlanjutan agar tidak terjadi kevakuman/kekosongan pelayanan pengelolaan pasar kepada masyarakat. “Pengelolaan dan penarikan Retribusi Parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan sedangkan pengelolaan dan penarikan Retribusi Kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup,” ungkap Walikota Tasikmalaya H. Budi Budiman

Dia berharap, UPTD Pasar Resik dapat berproses menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan cikal bakal pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mandiri, efektif dan efisien sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya.

Budi menginstruksikan kepada Dinas KUKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai pengelola pasar untuk meningkatkan pelayanan pasar dengan baik, Ikut serta dalam pembangunan pasar serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pasar. Untuk pegawai PD. Pasar Resik (kecuali Direktur dan Badan Pengawas), diberdayakan di UPTD dan sesuai aturan dimasukkan kedalam kategori Tenaga Harian Lepas (THL)

Terkait pesangon selama menjadi pegawai PD. Pasar Resik, pihaknya sedang mengupayakan payung hukum dan pertimbangan hukum (Legal Opinion) dari Gubernur Jawa Barat, setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Kementerian dan BPK tapi belum menemukan titik temu. Walau demikian kata Budi Pemkot sudah menganggarkan dari APBD tahun 2020 setelah rekomendasi didapatkan dari Gubernur.

“Sesuai peraturan perundang-undangan, pesangon itu harus dibayarkan oleh Perusahaan Daerah. Mengingat PD Pasar Resik tidak menghasilkan PAD malah meninggalkan beban, sehingga menjadi pertimbangan bagi kami sepakat bersama DPRD untuk membubarkan PD Pasar Resik, ”  pungkas Budi @ Ayi Darajat




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »