Perbaikan Managemen Pengelolaan RSUD, Dinas Kesehatan Tidak Akan Merubah Pola Struktur BLUD-nya

Tasikmalaya, Indikatornews.com

Managemen pengelolaan dan permasalahan yang dihadapi RSUD dr. Soekardjo mendapat perhatian publik dan dicarikan solusi terbaik untuk lebih dapat meningkatkan pelayanan

Hal tersebut terungkap pada diskusi kolaboratif dan solutif ‘WARKOP TASIK’ (Warung Diskusi dan Komunikasi Persoalan Tasikmalaya di Aula DPRD Kota Tasikmalaya, sabtu(24/10/2020)

Proses birokrasi untuk pelayanan dan tindakan kesehatan, ketersediaan obat dan peralatan elektromedis yang ‘rusak’/tidak tersedia serta layanan peserta BPJS dianggap masih belum optimal untuk pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya

“Hasil diskusi ini diharapkan menjadi rekomendasi pelayanan kesehatan RSUD dr. Soekardjo lebih optimal atau ditingkatkan dengan pelayanan prima BPJS khususnya bagi masyarakat pra sejahtera,” ujar Ketua pelaksana Tatang Sutarman.

Peserta Diskusi dari Dinkes, DPRD, RSUD, BPJS, Ormas, Akademisi foto bersama di Aula DPRD Kota Tasikmalaya, sabtu (24/10/2020)

RSUD dr. Soekardjo yang menjadi rumah sakit rujukan Priangan Timur diharapkan lebih mengoptimalkan managemen pelayanan kesehatan termasuk peralatan yang menjadi standar rumah sakit type B diantaranya ketersediaan elektromedis (ct scan) yang sekarang kondisinya rusak.

“Kami komisi IV merekomendasikan segera untuk diperbaiki, sehingga tidak dialihkan ke RS lain dan memberatkan bagi warga masyarakat miskin,” harap Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muhamad Muharam

Direktur Utama RSUD dr. Soekardjo dr. H. Wasisto mengungkapkan bahwa ada aturan baru saat pasien ditemukan penyakit yang masuk dalam aturan BPJS pada pelayanan tingkat dasar / fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas, dokter dan poliklinik tidak boleh rujukan langsung ke RSU type B tetapi harus ke type C dahulu

“Ketika kita naik ke type B, kita hanya menerima limpahan rujukan dari RSU type C kecuali ke gawat daruratan,” ungkap Wasisto yang menyebutkan berdampak tingkat hunian RSU yang dulunya 80% terisi, menjadi 55% dan pendapatan dari 130 miliar menjadi 107 miliar

Defisit yang terjadi, terangnya berpengaruh terhadap ketersediaan obat /terbatas. Hal ini disiasati melalui kerjasama dengan Apotik di sekitar RSU tanpa minta pembayaran kepada pasien selama obat itu generik dengan menunjukkan resep dan kartu BPJS

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr. Uus Supangat mendapat masukan berharga dan akan mengkaji rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi yang melibatkan Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soekardjo, DPRD, BPJS, Ormas dan akademisi saat pemberlakuan regulasi baru (RSUD dr. Soekardjo dibawah Dinas Kesehatan)

Dijelaskannya, Dinas Kesehatan yang awalnya berperan mengawasi dan pembinaan kebijakan makro dapat masuk ke aspek kebijakan mikro termasuk sistem managemen didalamnya sehingga dapat memberi warna bagi optimalisasi pelayanan kesehatan RSU dr. Soekardjo termasuk memperkuat kerjasama dengan BPJS dan Bank penjaminnya

“RSUD di bawah Dinas Kesehatan tidak akan merubah pola struktur BLUD nya,” jelas Uus

Dia menggaris bawahi tentang managemen pengelolaan rumah sakit dan menampung masukan untuk pelayanan kesehatan RSUD dr. Soekardjo yang lebih baik @ Ayi Darajat

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »