Perhatikan Masalah Sosial Covid-19, DPRD Dukung Pemkot Dari Sisi Anggaran

Tasikmalaya, Indikatornews.com

DPRD Kota Tasikmalaya mendukung penuh langkah Pemkot Tasikmalaya dalam melakukan pencegahan makin meluasnya wabah Coronavirus Disease (Covid-19) terutama dalam bidang pembahasan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kota Tasikmalaya

“Kita masih konsisten di angka 56 miliar untuk alokasi tiga (3) bulan kedepan, mengingat ada pergeseran dari DAK sebesar Rp. 18 miliar, jadi Rp. 74 miliar,” ungkap Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Aslim, SH yang mengatakan akan langsung menindaklanjuti pembahasan dengan mengundang TAPD Pemkot Tasikmalaya malam ini, selasa (7/4/2020)

Pihaknya meminta TAPD untuk mulai menyiapkan bantuan untuk warga yang terdampak Covid-19 secara sosial, karena hampir semua terdampak dengan menghitung penuh kehati-hatian dan didukung data yang valid sehingga gejolak sosial bisa dihindari.

“Tentunya harus dipikirkan situasi yang akan terjadi dan dipersiapkan anggaran itu,” jelas Aslim yang didampingi Wakil Ketua DPRD H. Agus Wahyudin, SH, Mh

Dede Muharam (hijau) pimpin Raker dengan Dinsos Kota Tasikmalaya terkait Bantuan Provinsi penanganan Covid-19

Terpisah, dilaksanakan rapat kerja Komisi IV dengan Dinas Sosial dalam rangka membangun sinergitas antisipasi dampak sosial akibat penanganan wabah virus SARS Cov-2 (Covid-19) terkait program bantuan tunai dan non tunai dalam penanganan wabah Covid-19 sebesar Rp. 500.000 per keluarga per bulan diluar penerima PKH dan BPNT kepada 1.406.601 Kepala Rumah Tangga Sasaran (KRTS) di 27 Kota/kabupaten di Jawa Barat

“Yang kami khawatirkan adalah ke valid-an data penerima untuk menghindari kemungkinan terjadinya dampak sosial,” ucap ketua Komisi IV Dede Muhamad Muharam

Dijelaskan politikus PKS ini, data yang sudah dikirimkan ke provinsi mencapai 99.205 kepala keluarga se-Kota Tasikmalaya. Namun demikian, Dia meyakini data yang dikirimkan masih bersatu dengan data penerima PKH dan BPNT. “Kami prediksi hanya 50 persen dari 99.205 mengingat RW/RT tidak memiliki data khusus penerima PKH dan BPNT,” ujar Dede yang mengasumsikan untuk Kota Tasikmalaya ada di kisaran 41.000 KRTS

Komisi IV bersama Dinas Sosial berupaya memetakan dan merapikan masyarakat penerima bantuan dari provinsi dan pemerintah daerah dengan data valid agar tidak tumpang tindih sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial yang berdampak sosial

“Jangan ada ego sektoral, ini masalah bersama bahwa Covid-19 menjadi musuh kita dan bersama kita lawan,” pesannya mengakhiri @ Ayi Darajat

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »