Perubahan RPJMD 2017-2022, Penyesuaian Target RPJMD Dampak KLB Covid-19

Tasikmalaya, Indikatornews.com

Kedudukan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan perencanaan penganggaran lainnya harus betul-betul menjadi pegangan dan dilaksanakan, bukan hanya menjadi dokumen administrasi saja

Harapan tersebut diutarakan Ketua Pansus perubahan RPJMD 2017-2022 Dede, S.IP usai public hearing sebagai bagian akhir pembahasan Raperda RPJMD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, rabu (8/7/2020)

Menurutnya, Raperda perubahan RPJMD 2017-2022 ini sangat strategis karena didalamnya berkaitan dengan visi, misi, rencana strategis hingga program yang harus disusun masing-masing OPD serta berisi usulan, masukan dan saran dari masing-masing OPD sehingga Raperda ini dapat sempurna.

Public hearing perubahan RPJMD 2017-2022 di Ruang Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, rabu (8/7/2020)

“Setelah public hearing, Pansus akan melakukan finalisasi hasil pembahasan Pansus dan Tim penyusun perubahan Raperda RPJMD ini untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna,” jelas Dede

Bencana nasional pandemi Covid-19, terang politikus PKS ini menjadi dasar perlu adanya perubahan RPJMD 2017-2022 ; perubahan target capaian pembangunan dan kinerja penyelenggara pemerintah daerah dengan berbagai indikatornya

“DPRD sangat berharap dapat bersinergi dan bekerjasama serta mendorong agar target capaian yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh setiap OPD dapat tercapai,” tandas Dede yang merupakan anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H. Ivan Dicksan mengatakan secara umum perubahan RPJMD 2017-2022 dipengaruhi salah satunya oleh dampak pandemi Covid-19 sehingga perlu dilakukan penyesuaian indikator makro. Kata Ia, dampak negatif pandemi Covid-19 membuat semua harus dikoreksi karena pertimbangan kondisi perekonomian dan meningkatnya angka kemiskinan

Selain itu, munculnya Permendagri nomor 90 dan 70 tahun 2019 berkaitan dengan perubahan dalam mengatur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

“RPJMD harus singkron sebagai acuan untuk penyusunan APBD. Jangan sampai kebijakan APBD berbeda dengan program kegiatan di RPJMD sehingga pertanggungjawaban kegiatan anggaran nantinya tidak selaras,” ucap Ivan @ Ayi Darajat




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »